Beranda Berita Nasional Server Sirekap Disinyalir Pakai Layanan Cloud Berlokasi di Tiga Negara

Server Sirekap Disinyalir Pakai Layanan Cloud Berlokasi di Tiga Negara

suarasubang.com – Sebuah penyelidikan keamanan siber oleh komunitas Cyberity mengungkap bahwa sistem pemilu2024.kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id menggunakan layanan cloud dengan server yang terletak di China, Prancis, dan Singapura.

Arif Kurniawan, Ketua Cyberity, menyatakan bahwa layanan cloud tersebut dimiliki oleh Alibaba, penyedia layanan internet raksasa, dengan data dan lalu lintas email berada di luar negeri, khususnya di RRC (Republik Rakyat Tiongkok).

BACA JUGA:  Indonesia Tantang Bahrain di Laga Penentu Kualifikasi Piala Dunia 2026

Investigasi ini juga mengungkap celah keamanan pada aplikasi pemilu2024.kpu.go.id, sementara aplikasi Sirekap tidak stabil, terutama setelah pemungutan suara dan beberapa hari sebelumnya.

Arif mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan audit keamanan sistem dan perlindungan data warga negara Indonesia guna menghindari kegaduhan masyarakat.

Menurut Arif, data pemilu seharusnya disimpan dan diatur di Indonesia sesuai dengan regulasi yang berlaku.

BACA JUGA:  Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Media Irak Ikut Berkomentar

Hal ini mencakup Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang No 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay, menyoroti peran vital aplikasi Sirekap dalam pemeriksaan hitung manual.

Meskipun hasil resmi berasal dari hitung manual KPU, data dari Sirekap tetap digunakan. Hasil riset Netgrit menunjukkan perbedaan suara antara TPS dan Sirekap, dengan data Sirekap pasangan Prabowo-Gibran lebih tinggi.

BACA JUGA:  XL Axiata Berhasil Raih Penghargaan Tertinggi di Stellar Workplace Award 2024

Sementara KPU telah meminta maaf atas kesalahan konversi data, Arif dan Hadar menekankan perlunya transparansi melalui audit keamanan sistem dan perlindungan data.

Dalam konteks ini, keberlanjutan integritas pemilu Indonesia 2024 menjadi perhatian utama.