harapanrakyat.com – Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyadari adanya pergeseran tren tenaga kerja Indonesia ilegal dari sisi pendidikan. Salah satu faktor pendorongnya yaitu tawaran upah di luar negeri yang cukup besar.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengungkapkan, seperti halnya kejadian di Thailand, Kamboja, dan Myanmar, pekerja migran ilegal ini malah dari kalangan berpendidikan. Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat bersama-sama memerangi sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia ini.
“Seperti kejadian pekerja migran ilegal di Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Mereka itu malah dari kalangan berpendidikan. Namun, karena adanya tawaran upah yang tinggi, mereka pun nekat pergi meskipun tahu bahwa itu ilegal,” kata Benny.
Baca Juga : BP2MI Ungkap Kasus yang Sering Dialami TKI di Luar Negeri
Benny mengungkapkan hal tersebut dalam sosialisasi BP2MI Sikat Sindikat TPPO di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/11/2023).
Ia juga sempat menyampaikan hal tersebut kepada Kapolri jika modus TPPO saat ini sudah mengalami pergeseran tren. Pasalnya, bisnis pekerja migran ilegal ini merupakan bisnis bermodal besar yang dikendalikan pemodal besar pula.
“Masalahnya, apakah negara berani menghadirkan hukum agar menyentuh kelas kakapnya? Ini yang kita butuhkan. Kalau hanya menyentuh kelas terinya, saya yakin masalah ini tidak akan selesai,” tuturnya.
Sikat Sindikat TPPO Pekerja Migran Ilegal
Hal itu pula sejalan dengan target penandatangan komitmen bersama Sikat Sindikat TPPO beberapa waktu lalu. Benny mengharapkan, komitmen bersama itu menjadi kolaborasi pencegahan dan penindakan sindikat TPPO.
Sebab, kata Benny, sudah banyak anak bangsa yang menjadi korban akibat praktik sindikat TPPO ini dan jarang tersentuh hukum.
“TPPO ini kan sindikat, mafia. Mereka mengambil keuntungan yang sangat besar. Kemudian mereka merasa praktik mereka tidak bisa tersentuh hukum. Karena memang tidak sedikit oknum-oknum yang memiliki atribut kekuasaan ikut terlibat membekingi praktik ini,” katanya.
Baca Juga : Pemerintah Optimalisasi Pemenuhan Hak Pekerja Migran Indonesia
Kasus sindikat pekerja migran ilegal ini, lanjut Benny, bukan sekedar menjadi tanggung jawab BP2MI melainkan juga semua pihak. Baik dari pemerintah pusat hingga daerah bahkan tingkat desa dan kelurahan harus turut bekerja sama memerangi praktik ini.
“Hal ini untuk melindungi para pekerja migran Indonesia dari praktik-praktik ilegal yang dimanfaatkan sindikat tertentu. Termasuk sosialisasi edukasi ke calon PMI yang hendak bekerja ke luar negeri agar tidak terjebak ke dalam sindikat ilegal itu,” ujarnya. (Ecep/R13/HR Online)
