harapanrakyat.com – Pemkab Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, dalam waktu dekat akan menaikkan nilai jual objek pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal itu lantaran besaran NJOP di beberapa wilayah di KBB yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai.
Penjabat Bupati Bandung Barat Arsan Latif mengatakan, penyesuaian kenaikan NJOP PBB itu berdasarkan kenaikan tingkat perekonomian wilayah.
“NJOP di beberapa daerah tertentu sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Sebab, Pemda KBB menetapkan NJOP terakhir itu pada tahun 2019 lalu,” ujar Arsan Latif di Lembang (17/11/2023) sore kemarin.
Menurut Arsan, dalam waktu dekat kami akan menaikkan besaran NJOP PBB di beberapa daerah sebagaimana tertuang dalam undang-undang.
Baca Juga : Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 2019 di Pangandaran Masih Rendah
“PBB merupakan salah satu sumber PAD potensial untuk pembangunan daerah. Mengingat saat ini Pemda KBB terus berupaya meningkatkan PAD untuk meningkatkan pembangunan yang lebih adil dan merata di KBB. Oleh sebab itu, kami berencana akan menaikkan NJOP PBB,” ujar Arsan.
Arsan meminta Badan Pendapatan Daerah KBB agar secepatnya menyusun dan mempersiapkan aturan teknis Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Saya menginstruksikan Bapenda secepatnya menyusun dan mempersiapkan Perbup sebagai tindak lanjut atas Perda ini. Sehingga, pelaksanaan pemungutan retribusi pajak daerah ini dapat terlaksana pada awal 2024,” ucapnya.
Selain NJOP PBB, kata Arsan, pihaknya juga akan menjadikan BPHTB sebagai sumber PAD potensial lainnya di KBB. Saat ini, kata Arsan, Pemda KBB segera menetapkan sistem dan prosedur terkait pemungutan BPHTB di KBB. (Eri/R13/HR Online/Editor-Ecep)
