harapanrakyat.com,- Penerapan clean government dan good governance menjadi prinsip dasar dalam menjalankan tugas dan fungsi guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Hal itu dikatakan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, R Andika Dwi Prasetya, dalam sambutannya saat menerima kunjungan Stafsus Bidang Hubungan Luar Negeri dan Dirlantas Keimigrasian, Jumat (03/11/2023).
Hadirnya stafsus dan Direktur Lalu Lintas tersebut untuk memberikan penguatan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan reformasi birokrasi. Tujuannya untuk bisa mencapai target kinerja Kanwil Kemenkumham Jawa Barat pada tahun 2023.
Pada kesempatan itu Andika juga mengatakan, program utama pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan membangun aparatur negara. Dalam hal ini melalui penerapan reformasi birokrasi.
Penerapan Clean Government dan Good Governance Sudah Baik
Menurutnya, reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Hukum dan HAM sudah berjalan baik, dan harus menjadi inspirasi seluruh pegawai Kanwil Kemenkumham Jawa Barat.
Baca Juga: Penghargaan Terbaik II Penanganan Perkara Unit di Wilayah Diraih Kemenkumham Jabar
Para pegawai harus bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan prima secara profesionalitas, akuntabilitas, transparan, sinergi, integritas serta pelayanan.
“Hadirnya Stafsus dan Dirlantas Keimigrasian semoga bisa memberikan pencerahan bagi kami jajaran Kantor Wilayah Jabar, dalam melaksanakan tugas dan fungsi, maupun dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Sehingga target kinerja pada tahun 2023 ini bisa tuntas dan sempurna,” kata Andika.
Pihaknya pun berharap melalui kegiatan tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2023 di lingkungan Kemenkumham wilayah Jawa Barat dapat berjalan dengan baik.
Tentunya bisa tepat sasaran hingga ke lini UPT (Unit Pelaksana Teknis). “Semoga tahun 2023 ini bisa mendapatkan predikat WBK/WBBM,” harap Andika.
Sementara itu, Linggawaty Hakim selaku Stafsus Bidang Hubungan Luar Negeri, mengatakan, tahun 2022 Indeks Reformasi Birokrasi terjadi penurunan sebesar 0,63.
“Penurunan tersebut terjadi dalam 5 tahun terakhir ini. Oleh sebab itu, menjadi tugas kita bersama agar kembali semangat untuk bisa meraih WBK/WBBM,” ujarnya.
Baca Juga: Atasi Masalah Sampah Plastik di Lapas dan Rutan, Kemenkumham Jabar Gaet HIPMI
Menurut Linggawaty, hal-hal kecil yang dianggap sebagai kebiasaan, maupun penghargaan terhadap seseorang dapat menjadi hambatan pada satuan kerja untuk bisa meraih WBK/WBBM.
“Jadi, kita harus berhati-hati pada hal-hal seperti itu. Ikuti prosedur sesuai dengan SOP, dan perlu mengubah mindset serta strategi-strategi guna meraih WBK/WBBM,” tandasnya.
Pentingnya Publikasi
Ia menambahkan, publikasi juga merupakan hal yang penting untuk memberikan berbagai informasi yang bisa masyarakat rasakan secara langsung.
Pada kesempatan itu, Pramella Yunidar Pasaribu sebagai Dirlantas Keimigrasian Ditjen Imigrasi, juga memaparkan terkait tugas dan fungsi Ditjen Imigrasi soal kebijakan penerbitan paspor Republik Indonesia. Termasuk pemeriksaan di TPI buat semua Kantor Imigrasi yang ada di Jawa Barat.
“Setiap Kantor Imigrasi wajib menyampaikan informasi pada masyarakat terkait Paspor Biasa. Karena hal ini menjadi wujud penatalaksanaan reformasi birokrasi. (Eva/R3/HR-Online)
