harapanrakyat.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung transformasi angkutan massal di Jawa Barat. Hal tersebut untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Jawa Barat.
Sebagai informasi, Jawa Barat merupakan provinsi paling padat penduduknya, hampir mencapai 50 juta jiwa. Penerapan konsep aglomerasi tentunya harus segera terealisasi. Sehingga, kemacetan dan kepadatan lalu lintas dari adanya urbanisasi dapat terantisipasi.
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengungkapkan, konsep kawasan aglomerasi harus terintegrasi antar daerah dan angkutan massal.
Baca Juga : Dicky Saromi Dilantik Sebagai Penjabat Wali Kota Cimahi
“Konsepnya kawasan aglomerasi harus terintegrasi antar daerah dan angkutan. Jadi nanti bisa terintegrasi antar bis, LRT sampai kereta cepat,” ungkap Bey, di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (20/10/2023).
Oleh karena itu, ia mendukung upaya transformasi angkutan massal tersebut. Ia meyakini pengembangan transportasi massal yang andal dan berkelanjutan, merupakan kunci untuk mengatasi permasalahan.
Menurutnya, angkutan massal juga harus ada dukungan dari masyarakat Jawa Barat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Untuk itu, Bey meminta Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat segera melaksanakan program ini secepat mungkin untuk kemaslahatan masyarakat.
“Ini merupakan supply-demand. Saya berharap supply -nya tidak mandek. Kita harus siapkan dulu baru kita bisa menyarankan masyarakat menggunakan angkutan massal,” katanya.
Upaya transformasi angkutan massal ini, kata Bey, memerlukan perencanaan yang baik. Termasuk dalam hal kebijakan skema pergerakan, sistem pembiayaan, dan manajemen pendapatan. Kemudian perencanaan mengenai pengembangan kawasan berorientasi transit serta digitalisasi transportasi.
Baca Juga : 38 TPS di Kota Bandung Masih Overload
Jawa Barat Perlu Regulasi Jamin Keberlanjutan Angkutan Massal
Kepala Dinas Perhubungan Jabar A. Koswara memaparkan, di Jawa Barat terdapat tiga metropolitan, yakni Bandung Raya, Bodebek dan Cirebon Raya. Layanan lalu lintas di tiga metropolitan itu sudah lintas kabupaten-kota.
“Perlu sebuah regulasi yang memayungi kerja sama antar daerah di aglomerasi perkotaan atau metropolitan tersebut,” ungkap Koswara.
Saat ini, lanjut Koswara, yang menjadi persoalan utama adalah bagaimana menjamin keberlanjutan dari angkutan massal di Jawa Barat tersebut. “Sehingga perlu sebuah terobosan dan kebijakan, khususnya penguatan pembiayaan,” ujarnya. (Ecep/R13/HR Online)
