harapanrakyat.com,- Pemberantasan dan penanganan narkoba telah menjadi isu penting di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terus berupaya untuk mengatasi masalah narkoba yang merusak masyarakat.
Dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/10/2023), sejumlah kebijakan baru dibahas. Dalam rangka, mengatasi permasalahan narkoba yang semakin mengkhawatirkan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan poin-poin penting hasil rapat terbatas tersebut. “Pemerintah telah merancang serangkaian tindakan yang akan menyasar berbagai pihak yang terlibat dalam peredaran narkoba. Kebijakan ini mencakup para pengguna, pengedar, dan bandar narkoba,” tegasnya.
Menurut Mahfud, salah satu tantangan terbesar adalah meningkatnya jumlah pengguna narkoba, yang telah mengakibatkan kepadatan lapas atau lembaga pemasyarakatan yang sangat tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah berencana untuk mengambil tindakan khusus. Tindakan, yang saat ini sedang dirancang oleh Polri (Kepolisian Republik Indonesia) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Selain tindakan terhadap pengguna, pemerintah juga tengah mempersiapkan infrastruktur pendukung untuk pemberantasan narkoba. Salah satu inisiatif adalah pembangunan lembaga pemasyarakatan dengan sistem keamanan tinggi.
“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mempersiapkan lapas dengan tingkat keamanan yang sangat ketat. Lapas semacam ini akan ditinjau oleh Presiden, dan peresmiannya mungkin akan dilakukan di Nusa Kambangan,” ujar Mahfud.
Baca juga: Kebakaran Hutan dan Lahan, Mahfud MD Tekankan Penanganan Lewat Operasi Darat
Pemberantasan dan Penanganan Narkoba Cakup Grasi Massal kepada Pengguna
Pemberantasan narkoba juga akan mencakup pemberian grasi massal kepada para pengguna narkoba. Keputusan ini akan melibatkan Mahkamah Agung dan sedang dalam tahap perencanaan.
Mahfud menjelaskan bahwa ini bukan kali pertama pemberian grasi massal diterapkan di Indonesia. Sebelumnya, tindakan serupa dilakukan selama pandemi COVID-19. Pemerintah berharap dapat melaksanakan kebijakan pemberian grasi massal kepada para pengguna narkoba dalam waktu dekat, bahkan sebelum tahun 2024 berakhir.
Seluruh inisiatif ini merupakan bagian dari upaya serius pemerintah dalam memerangi peredaran narkoba dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat Indonesia. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mengatasi kepadatan lapas, memperkuat keamanan, dan memberikan kesempatan bagi para pengguna narkoba untuk mendapatkan bantuan dan rehabilitasi yang mereka butuhkan.
Pemberantasan dan penanganan narkoba adalah agenda penting dalam memastikan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini. Dengan adanya berbagai kebijakan baru yang sedang dirancang, harapan untuk mengatasi masalah narkoba semakin mendekat, dan masyarakat dapat berharap pada masa depan yang lebih cerah. (R8/HR Online/Editor Jujang)
