harapanrakyat.com,- Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertahanan Indonesia, yaitu PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia (DI), dituduh menjual senjata ke junta militer Myanmar.
Kelompok aktivis Hak Asasi Manusia melaporkan tindakan ini kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia.
Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, telah mengkonfirmasi pengaduan ini telah diterima dan sedang ditangani oleh Bidang Pengaduan. Atnike menyatakan, laporan tersebut akan didalami lebih lanjut. Tujuannya, untuk menentukan apakah ada pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terlibat.
“Tentu, akan kita telaah apakah ada indikator terjadinya pelanggaran HAM, sesuai fungsi dan kewenangan kami. Setelah itu, baru Komnas HAM menentukan langkah,” ujar Atnike seperti dikutip dari suara.com Rabu (4/10/2023).
Baca juga: Komisi VI DPR RI Usulkan Proyek Food Estate Diambil Alih BUMN
Tiga BUMN pertahanan yang terlibat dalam kasus ini adalah PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia (DI). Mereka diduga sudah menjual senjata dan amunisi secara ilegal ke pihak militer di Myanmar. Bahkan, setelah kudeta pada Februari 2021 yang memicu protes massal dan tindakan anarkis di negara itu.
Kelompok HAM yang melaporkan tiga BUMN ini terdiri dari 2 organisasi di Myanmar, yaitu Myanmar Accountability Project dan Chin Human Rights Organisation. Kemudian Marzuki Darusman, mantan Jaksa Agung Republik Indonesia dan advokat Hak Asasi Manusia.
Diduga Tiga BUMN Jual Senjata Melalui True North
Menurut laporan kelompok HAM, PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia diduga telah memasok peralatan militer lewat True North, sebuah perusahaan d Myanmar.
Isi pengaduan tersebut juga mengungkapkan bahwa tiga BUMN ini telah mempromosikan dan kemungkinan menjual berbagai jenis senjata. Termasuk senapan serbu, pistol, kendaraan tempur, amunisi, dan peralatan militer lainnya kepada militer Myanmar selama satu dekade terakhir.
Dalam tanggapannya terhadap tudingan ini, Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, tegas membantah. Arya mengatakan telah melakukan klarifikasi kepada tiga BUMN yang dituding menjual senjata tersebut. “Tidak ada penjualan langsung ke sana (junta Myanmar),” tegasnya. (R8/HR Online/Editor Jujang)
