Beranda Berita Subang Petani Kabupaten Bandung Perlu Kartu Tani Untuk Akses Pupuk Bersubsidi

Petani Kabupaten Bandung Perlu Kartu Tani Untuk Akses Pupuk Bersubsidi

fa4a2a86d32f8d38741d93de23dd31ac.jpg

KBRN, Bandung : Anggota DPRD Jabar Ahmad Hidayat mengemukakan, masyarakat Jawa Barat yang bertani berjumlah 1,2 juta petani. Namun, baru 488 ribu petani yang terdaftar dan sebagian mendapatkan kartu tani.

Petani di kabupaten Bandung banyak yang memberikan aspirasinya terkait dengan kartu tani yang bisa memberikan akses untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah. sehingga para petani meminta untuk dibantu, selain itu, masalah kerusakan lahan dan pembangunan infrastruktur jalan. 

BACA JUGA:  Debat Paslon Bupati Subang 2024: Aman, Lancar, dan Kondusif

Hal tersebut dibahas dalam reses I Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung DOM komplek Baranang Siang Indah , Desa Gunung Leutik , Ciparay, Kabupaten Bandung, Kamis (2/12/2021).

“Pertama, karena banyak masyarakat kabupaten bandung mayoritas sebagai petani maka banyak keluhan untuk dapat kartu tani, padahal kartu tani itu diperlukan untuk mengakses pupuk bersubsidi , jadi dari 1,2 juta petani di jawa barat baru 488 ribu petani yang sudah terdaftar,” kata Ahmad Hidayat melalui keterangan tertulisnya, Jumat (3/12/2021).

BACA JUGA:  Seluruh OPD di Subang Bersatu untuk Pengembangan Desa Wisata

“Maka saya kebetulan di komisi II khusus bidang pertanian targetnya bisa ada pemerataan untuk dapat kartu tani, lalu ada juga aspirasi terkait dengan kerusakan lahan , pembangunan infrastruktur jalan ” imbuhnya.

Ahmad Hidayat juga menambahkan, nantinya aspirasi masyarakat akan dilaporkan dalam rapat paripurna dan akan kita perjuangkan juga dalam badan anggaran semoga bisa masuk secepat-cepatnya dalam APBD Perubahan tahun 2022 mendatang. 

BACA JUGA:  Penanaman Pohon di Subang: Langkah Nyata Menuju Lingkungan Hijau dan Berkelanjutan

” setelah reses ini kita diwajibkan mengumpulkan laporan reses untuk disampaikan di rapat paripurna DPRD Jabar, kebetulan saya juga di badan anggaran sehingga diharapkan apa yang telah disampaikan masyarakat bisa kita perjuangkan dan masuk secepat-cepatnya di APBD Perubahan tahun 2022 ” Tutup Ahmad Hidayat.