harapanrakyat.com,- DPRD Kota Banjar, Jawa Barat menyoroti soal puluhan reklame media promosi dari berbagai platform perusahaan yang menunggak pembayaran pajaknya.
Ketua Komisi II DPRD Kota Banjar, Asep Saefurrohmat mengatakan, pihaknya mendukung upaya penertiban reklame iklan yang belum menunaikan kewajibannya membayar pajak daerah.
Namun begitu, ia merasa kaget dengan penertiban tersebut karena saat rapat dengan mitra Komisi belum lama ini pihak BPKPD menyampaikan kondisi pajak baik-baik saja.
Baca juga: Raperda Penataan dan Pemberdayaan PKL Masuk Usulan DPRD Kota Banjar, Apa Urgensinya?
“Intinya kami Komisi II bidang ekonomi mendukung untuk penertiban perusahaan yang menggunakan reklame/iklan belum bayar pajak,” kata Asep, Rabu (30/8/23).
Perusahaan yang tidak membayar pajak daerah menurutnya sama saja tidak mendukung dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
Selain itu, dampak atas keterlambatan pembayaran pajak juga sangat jelas. Persentase pendapatan yang bersumber dari pajak daerah sampai bulan ini memang belum sesuai dengan target.
Sebab itu, pihaknya meminta bidang pendapatan daerah untuk menginventarisir perusahaan-perusahaan yang menunggak pajak dan melakukan penegakkan Perda tanpa pandang bulu.
“Intinya kami mendorong instansi terkait untuk menginventarisir perusahaan mana saja yang memang menunggak pajak, dan penegakkan Perda. Jangan pandang bulu,” katanya.
Asep menambahkan, terkait baliho parpol itu tidak kena pajak. Namun, jika menyalahi aturan dari ditindak. (Muhlisin/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)
