Beranda Berita Nasional Jumhur Hidayat Tanggapi Kasus Heboh Telepon Ganjar ke Plt Gubernur DKI

Jumhur Hidayat Tanggapi Kasus Heboh Telepon Ganjar ke Plt Gubernur DKI

Pasar-Anyar-Bahari.jpg

harapanrakyat.com,- Status yang disandang Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo sebagai petugas partai mulai “memakan korban”. Salah satunya, Plt Gubernur DKI Heru Budi yang tiba-tiba ditelpon Ganjar menyampaikan keluhan pedagang Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Padahal, itu bukan wilayah kerja Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. Demikian disampaikan tokoh buruh dan aktivis pro demokrasi ITB, Jumhur Hidayat kepada pers di Jakarta, Rabu (28/06/2023).

Ia menanggapi kasus heboh telepon Ganjar ke Heru Budi sebagai Plt Gubernur DKI terkait keluhan pedagang Pasar Anyar Bahari soal besarnya biaya retribusi bulanan.

“Saya kira ini salah satu bukti nyata dari efek buruk petugas partai yang PDI Perjuangan berikan kepada Ganjar. Dengan percaya diri, Ganjar merasa bisa menyuruh Gubernur DKI dengan meneleponnya menyampaikan keluhan pedagang pasar. Padahal, itu bukan di wilayahnya, yang dia sendiri sama-sama gubernur,” katanya.

BACA JUGA:  Tantangan Besar di Balik Perjuangan Budi Gunawan Melawan Perjudian Online Internasional

Ganjar Pranowo Telepon Plt Gubernur DKI

Menurut Jumhur, kasus Ganjar menelpon Heru Budi sebagai Plt Gubernur DKI itu mempertontonkan rusaknya etika bernegara. Karena Ganjar secara tidak langsung sedang mempermalukan Heru Budi.

Baca Juga: Ratusan Pemuda di Ciamis Deklarasi Dukung Ganjar Pranowo Capres 2024

Sehingga wajar, jika Heru pun tak terlalu merespon telepon Ganjar tersebut dengan mengatakan ia sedang di acara kondangan.

“Bayangkan, belum jadi presiden saja sudah begitu berani menyuruh-nyuruh orang yang nota bene sama-sama menjabat gubernur. Apalagi kalau terpilih jadi presiden, mungkin bisa sewenang-wenang dan sesuka hatinya,” ujar Jumhur Hidayat.

Dalam pandangan Jumhur yang juga Ketua Umum KSPSI itu, ia menduga sikap Ganjar seperti itu karena merasa sudah mendapat status sebagai petugas partai.

“Harusnya PDIP belajar dari kasus petugas partai sebelumnya yang dianggap gagal. Masa mau meneruskan istilah itu, kasihan rakyat lah,” ungkapnya.

BACA JUGA:  PNS vs ASN Ternyata Beda, Jangan Keliru Ya!

Ganjar Berkunjung ke Pasar Anyar Bahari

Seperti diketahui, pada Sabtu (24/06/2023) lalu, Ganjar berkunjung ke Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, DKI Jakarta.

Saat berdialog dengan pedagang pasar di salah satu lapak, Ganjar menerima keluhan soal besarnya biaya retribusi bulanan, selain soal kondisi pasar yang sepi pembeli.

Baca Juga: Saat Calon Presiden Ganjar Pranowo Temui Warga Bali, Bule pun Ikut Selfie

Mendengar keluhan tersebut, Ganjar langsung menelepon Plt Gubernur DKI Heru Budi. Dalam telepon itu Ganjar mengatakan, “Ini Pak, saya mau sampaikan keluhan pedagang yang ada di Pasar Anyar Bahari”.

Namun, pembicaraan tidak berlanjut karena Heru Budi menjawabnya dengan berkata ” Mohon maaf Mas, saya lagi kondangan”.

“Saya menduga, respon singkat dari Pak Heru itu menunjukkan ketidaksukaan kepada cara Ganjar meneleponnya. Padahal ia bisa menyampaikan di luar itu. Ini sama dengan mempermalukan Pak Heru. Sementara, Ganjar sendiri bukan warga Jakarta, dan menjabat Gubernur Jateng yang tak ada urusan kerja dengan DKI,” kata Jumhur Hidayat.

BACA JUGA:  Rumah Nenek Satinah di Subang Terancam Ambruk, Relawan Harap Ada Donatur yang Peduli

Saran Ketum KSPI untuk PDI Perjuangan

Terkait dengan itulah, ia menyarankan PDI Perjuangan untuk mempertimbangkan kembali status petugas partai kepada capres tersebut.

Karena menurutnya, selain tidak ada dalam konstitusi bernegara, sebutan petugas partai juga berkonotasi buruk yang sama dengan boneka partai.

“Kalau PDIP dan Ganjar paham, status sebagai petugas partai itu sebenarnya sangat merendahkan. Bukan saja kepada Ganjar sebagai capres, tapi juga kepada rakyat yang akan memilihnya,” tandas Jumhur.

Ia menambahkan, kalau petugas rakyat lebih tepat lantaran negara demokrasi meniscayakan adanya kedaulatan rakyat.

“Saya khawatir, kalau Ganjar terpilih, ia akan lebih taat kepada partai ketimbang kepada rakyat yang memilihnya,” pungkas Jumhur Hidayat. (Eva/R3/HR-Online)