harapanrakyat.com,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar, Jawa Barat, kembali menyoroti rendahnya capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sorotan DPRD akan target PAD tersebut, saat rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan badan anggaran, terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Banjar Tahun Anggaran 2022.
Namun sebelum memulai, rapat paripurna tersebut ngaret hingga satu jam dari jadwalnya yakni pukul 19.30 WIB.
Sehingga, rapat baru bisa mulai pukul 21.00 WIB. Lantaran sejumlah anggota DPRD datang terlambat, hingga rapat harus menunggu sejumlah anggota DPRD lainnya agar memenuhi kuorum.
Wakil Ketua DPRD Kota Banjar, Tri Pamuji Rudianto mengatakan, pihaknya melakukan evaluasi untuk Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Banjar Tahun Anggaran 2022.
Terutama terkait realisasi PAD di sejumlah OPD. Sebab menurutnya, pada tahun 2022 sudah berjalan, tapi realisasinya rendah.
Adapun rendahnya capaian target atau realisasi, seperti sektor retribusi parkir, retribusi pasar, dan retribusi sektor jasa sedot tinja.
Kemudian, potensi PAD yang memang sama sekali belum tergarap karena beberapa kendala. Seperti kendala belum adanya izin pada sektor retribusi penyelenggaraan parkir khusus di rumah sakit swasta.
Berikutnya, retribusi parkir di supermarket. Menurutnya supermarket juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan parkir khusus. Sehingga, Pemkot Banjar harus memaksimalkan potensi tersebut untuk menjadi pendapatan daerah.
“Sumber-sumber PAD yang memang sudah berjalan, sedangkan dari target kemarin belum memuaskan masih di bawah 90 persen. Itu yang memang kita evaluasi,” kata Tri kepada wartawan usai acara, Senin (26/6/23) malam.
Selain Rendahnya Capaian Target PAD, DPRD Kota Banjar juga Soroti Ini
Pihaknya juga menyoroti soal sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun 2022, yang dibawah proyeksi Silpa sebagaimana direncanakan oleh pemerintah kota yaitu sebesar Rp 30 miliar. Namun, hanya terdapat surplus anggaran sebesar Rp 15 miliar lebih.
Kondisi tersebut, menurutnya berakibat terjadinya defisit anggaran pada tahun 2023, dan berdampak pada cash flow keuangan daerah. Sehingga, terdapat selisih yang cukup besar sekitar Rp 15 miliar.
Hal itu tentu menjadi tantangan bagi pemkot, bahwa Rp 15 miliar yang sudah dialokasikan untuk belanja tahun 2023, harus ada penyesuaian-penyesuaian kedepannya.
“Kami juga menyarankan agar rendahnya capaian target PAD, maka Pemkot Banjar harus memaksimalkan PAD dan pendapatan yang bersumber dari transfer pusat,” katanya.
Sementara terkait molornya rapat paripurna, ia berdalih karena terdapat sejumlah anggota DPRD yang berhalangan secara pribadi. Alasannya karena sakit maupun sedang berada di luar kota.
“Kebetulan sampai pukul setengah 9 malam ada beberapa teman-teman yang berhalangan secara pribadi. Ada yg di luar kota dan sakit. Sehingga memaksa yang ada di Banjar untuk hadir karena ini memang harus kuorum,” pungkasnya. (Muhlisin/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
