harapanrakyat.com,- Ratusan massa dari Desa Karangsari, Kecamatan Pakenjeng, Garut melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD berlangsung ricuh. Mereka mendesak transparansi sengketa Pilkades di wilayahnya mendapatkan tanggapan dan jawaban secara terbuka, Kamis (15/6/23).
Pantauan di lapangan, aksi gabungan warga desa dengan mahasiswa ini sempat terjadi kericuhan. Mereka terlibat aksi dorong dengan petugas pengamanan Satpol PP dan Polisi saat berusaha memaksa masuk ke halaman DPRD Garut.
Baca juga: Buntut Penganiayaan Anggota Polisi di Garut, 81 Preman Diamankan
Berdasarkan informasi, sengketa keberatan atas hasil Pilkades serentak di Desa Karangsari yang berlangsung tersebut lantaran pada Senin (15/5/2023) lalu tidak mendapat perhatian serius dari Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) Pilkades serentak.
Menurut Dedi Arisandi, salah satu calon kades yang kalah, pihaknya hanya menuntut agar penyelesaian permasalahan dan perselisihan bisa selesai. Namun, proses verifikasi, investigasi serta mediasi perlu ditempuh.
“Sampai saat ini belum ada apa-apa, baru ada surat dari PPK Kabupaten,” katanya.
Dedi menambahkan, PPK Garut yang menganggap seolah bahwa permasalahan ini sudah selesai itu tidak sesuai. Sebab, PPK belum pernah melakukan langkah investigasi dan klarifikasi.
“Menganggap permasalahan ini sudah selesai, itu kata surat dari DPMPD. Padahal belum ada verifikasi, investigasi belum ada mediasi. Laporan tiga hari setelah pemilihan (Pilkades serentak – red),” jelasnya.
Sementara itu, kericuhan mulai mereda setelah korlap aksi menenangkan massa aksi. Namun mereka mendesak agar DPMPD, DPRD dan pihak terkait duduk bersama membahas sengketa ini. (Pikpik/R6/HR-Online/Editor: Muhafid)
