Beranda Berita Nasional Tingkat Literasi Keuangan Rendah Picu Masyarakat Manfaatkan Pinjaman Bank Emok

Tingkat Literasi Keuangan Rendah Picu Masyarakat Manfaatkan Pinjaman Bank Emok

Ilustrasi-Bank-Emok-di-Kota-Banjar.jpg

harapanrakyat.com – Meski pemerintah gencar mengimbau masyarakat tidak memanfaatkan pinjaman ilegal atau ‘bank emok’, namun hal itu tetap menjadi pilihan utama masyarakat meminjam uang instan.

Atas fenomena di masyarakat itu, anggota Komisi Xl DPR RI Ahmad Najib Qodratulloh turut mengomentari alasan masyarakat lebih memilih bank emok untuk meminjam uang secara cepat.

Masyarakat, kata pria asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini, harus terus diberi pengetahuan terkait pengelolaan keuangan. Pasalnya, lanjut politisi PAN ini, maraknya bank emok dan sejenisnya itu lantaran tingkat literasi keuangan yang rendah.

Baca Juga : Banyak Program Kemiskinan Tidak Tepat Sasaran

Najib menjelaskan, saat ini tingkat inklusi masyarakat terhadap industri keuangan sudah cukup tinggi bahkan hingga di atas 80 persen. Akan tetapi, lanjut Najib, tingkat literasi keuangannya masih di bawah 50 persen.

BACA JUGA:  7 Pondok Pesantren Terbaik dan Terbesar Di Subang 2024, Cek No. 4

“Artinya, banyak masyarakat Indonesia mengakses industri keuangan baik legal maupun ilegal tanpa ditunjang ilmu pengetahuan yang memadai. Akibatnya, mereka hanya bisa pinjam tanpa bisa mengelola keuangan hingga berujung masalah,” ucap Najib, Senin (29/5/2023).

Karena itu, menurut Najib, keberadaan bank emok dan lembaga-lembaga keuangan ilegal lainnya harus segera ditertibkan. Salah satunya dengan cara pemberian sosialisasi atau penyuluhan dan yang lebih tegasnya harus ada penindakan terhadap mereka.

“Masyarakat di lapangan bisa melaporkan kepada institusi yang berwenang seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau pihak kepolisian agar ada penindakan,” katanya.

BACA JUGA:  Penginapan Murah Subang: Daftar Alamat dan Tarif (2024)

Sulitnya Akses Pinjaman Resmi Turut Sumbang Menjamurnya Bank Emok

Selain tingkat literasi keuangan yang rendah, permasalahan lain yang mengakibatkan maraknya bank emok dan lembaga keuangan ilegal adalah sulitnya akses terhadap lembaga keuangan resmi.

Yang menjadi permasalahan adalah banyak masyarakat yang tidak layak dari sisi perbankan. Artinya, kata Najib, proses kredit yang dikeluarkan perbankan terlalu birokratis. Sehingga prosesnya lama dan persyaratannya cukup banyak.

Baca Juga : Harga Tak Kunjung Turun, Warga Kota Cimahi Pilih Beli Telur Pecah

“Sementara, di tempat lain ada yang menawarkan lebih mudah dan cepat bahkan tanpa agunan (jaminan). Masyarakat tentu akan memilih yang mudah dan cepat,” ujarnya.

BACA JUGA:  Mungkinkah Indonesia Menjadi Kejutan di Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026?

Najib memaparkan, pihaknya menggaet institusi-institusi keuangan seperti OJK terus melakukan sosialisasi memberikan edukasi kepada masyarakat. Hal itu agar terbangun mentalitas masyarakat yang baik ketika mereka mengakses lembaga-lembaga keuangan.

Ia juga mengakui memang tidak serta-merta mudah dengan hanya pemberian edukasi keuangan kepada masyarakat. Pemerintah daerah, lanjut Najib, juga sebaiknya menyediakan bantuan-bantuan kredit tanpa agunan dan sejenisnya yang tidak birokratis.

“Sehingga, semua masyarakat bisa mengaksesnya. Dengan demikian masyarakat pun akan meninggalkan lembaga pinjaman ilegal atau bank emok ini,” tuturnya. (Verawati/R13/HR Online)