harapanrakyat.com – DPD Partai Demokrat Jawa Barat meminta seluruh jajaran pengurus serta kadernya dari level provinsi sampai ranting untuk menguatkan soliditas.
Hal itu untuk menangkal kudeta politik Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (purn) TNI Moeldoko terhadap kepengurusan Partai Demokrat di bawah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Moeldoko mengambil langkah hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) untuk merebut kursi kekuasaan AHY di tubuh Partai Demokrat.
Baca Juga : AHY Ajak Kader Partai Demokrat Terus Suarakan Aspirasi Rakyat
Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Anton Sukartono Suratto menegaskan, soliditas merupakan kunci utama untuk menangkal upaya pihak tertentu yang mencoba menggoyah kedaulatan partai.
Anton mengatakan, kepengurusan DPD Demokrat Jawa Barat berkomitmen kepada AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Maka, seluruh kader dan pengurus DPC kabupaten/kota di Jawa Barat, harus menunjukkan upaya perlindungan hukum ke MA melalui Pengadilan Negeri masing-masing daerah.
“Jadi kita lakukan semua DPC, DPD juga melakukan hal yang sama, sama-sama ke pengadilan negeri di masing-masing kabupaten/kota,” ujar Anton di Kota Bandung, Selasa (4/4/2023).
Jajaran pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Barat juga, kata Anton, telah menyambangi gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Hal itu sebagai upaya hukum untuk mencegah gerakan Moeldoko.
Anton menjelaskan, upaya Moeldoko menggoyah kedaulatan Partai Demokrat mencerminkan ketakutannya terhadap perkembangan isu Pilpres 2024. Hal tersebut seiring dengan citra Anies Baswedan sebagai calon presiden semakin menguat.
Kuatkan Soliditas, Partai Demokrat Usung Anies Jadi Capres
Partai Demokrat, kata Anton, merupakan bagian dari Koalisi Perubahan yang telah bersepakat dengan Partai NasDem dan PKS mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden pada Pemilu 2024.
Ketiga partai ini, telah mengukuhkan diri dalam satu ikatan melalui Piagam Koalisi Perubahan.
“Kita (Koalisi Perubahan) masih sangat solid dalam piagam itu, dan menyerahkan wakil presidennya kepada Pak Anies,” tutur Anton.
Baca Juga : Anies AHY Didukung 80 Jenderal Purnawirawan TNI/Polri Maju di Pilpres
Anton menjelaskan, Moeldoko mengajukan PK itu pada 3 Maret 2023. Pengajuan itu berselang satu hari setelah Partai Demokrat menyatakan secara resmi mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024.
Dengan demikian, kata Anton, tampak jelas Moeldoko bukan sekedar ingin merebut Partai Demokrat dari tangan AHY. Tetapi juga menjegal pencalonan Anies Baswedan, sekaligus juga membubarkan Koalisi Perubahan.
“Nah, sekarang jangan sampai kita lengah, apalagi ada usaha yang sangat untuk menjegal Pak Anies, untuk membubarkan Koalisi Perubahan. Saya menegaskan DPD Partai Demokrat harus menguatkan soliditas,” ucap Anton. (Atep Kurniawan/R13/HR Online/Editor-Ecep)
