Beranda Berita Nasional Polemik Wahana Edukasi The Mummy, Walikota Banjar Ngaku Salah Tidak Sosialisasi

Polemik Wahana Edukasi The Mummy, Walikota Banjar Ngaku Salah Tidak Sosialisasi

IMG_20230329_011603_ltb6Jbey8o_a7k1t5MX7o.jpeg

harapanrakyat.com,- Walikota Banjar Ade Uu Sukaesih, mengaku bersalah atas polemik yang terjadi dari rencana pembangunan wahana edukasi museum The Mummy di Banjar Water Park (BWP), Kota Banjar, Jawa Barat.

Pasalnya, rencana pembangunan museum itu menggunakan patung Firaun sebagai ikon wahana edukasi tersebut. Hal itu mendapat berbagai respon dari kalangan masyarakat karena merasa keberatan.

Ade Uu Sukaesih mengatakan sebelum rencana pembangunan itu bergulir, pihak pengembang sudah berkoordinasi dengan pemerintah kota.

BACA JUGA:  DAHANA Kirim Bantuan untuk Korban Banjir Bandang Sukabumi

“Sebelumnya sudah koordinasi (dengan pengembang), cuma kesalahan ibu tidak sosialisasi karena waktu itu berangkat umroh. Setelah pulang lupa karena ada kegiatan hari jadi Kota Banjar,” kata Ade Uu Sukaesih, saat rapat koordinasi di Setda Kota Banjar, Selasa (28/3/2023).

Menurutnya, karena tidak ada sosialisasi sehingga mendapat kritikan dari masyarakat yang merasa keberatan dan berbagai respon lainnya.

BACA JUGA:  DAHANA Aktif Mengembangkan Produk Alutsista Indonesia

Baca Juga: Komisi III DPRD Kota Banjar Tanggapi Keberadaan Patung Firaun BWP

“Ibu mohon maaf kepada semuanya, tapi kita ambil hikmahnya. Salah ibu, padahal gampang tinggal perintahkan untuk sosialisasi, seperti yang jembatan itu kan. Nah kan itu namanya juga manusia,” terangnya.

Pembangunan Wahana Edukasi The Mummy Dilanjutkan

Pembangunan wahana edukasi tersebut akan dilanjutkan karena berbagai pertimbangan. Hal itu berdasarkan rapat koordinasi dengan berbagai pihak di Ruang Gunung Sangkur Setda Kota Banjar.

BACA JUGA:  Peringati Hakordia 2024, DAHANA Sosialisasi Update SMAP

“Tetap berlanjut, karena udah jelas tadi kesepakatan dari semua. Nanti yang belum hadir akan ada penjelasan oleh internalnya masing-masing,” paparnya.

Ia menjelaskan, selain hasil kesepakatan pembangunan tersebut berlanjut karena berdasarkan berbagai pertimbangan.

“Karena ada pertimbangan. Pertama menyelamatkan aset, edukasi untuk masyarakat, pengembangan wisata, dan menyerap tenaga kerja,” pungkasnya. (Sandi/R9/HR-Online/Editor-Dadang)