harapanrakyat.com,- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat minta PJ Walikota tegas menindak pejabat Kepala Bappeda Kota Tasikmalaya yang terlibat narkoba.
“Jangan pura-pura gak tahu, terus selama ini pendekatan yang dilakukannya seperti apa? Harus berani memberhentikan pejabat tersebut, kalau tidak berani memberhentikan, lebih baik PJ pulang dan keluar saja dari kota Tasikmalaya. Karena percuma kita dipimpin oleh orang yang tidak tahu apa-apa dan selalu beralibi,” kata Muhammad Satriana Ilham ketua PC PMII Kota Tasikmalaya, kepada harapanrakyat.com, Sabtu (18/3/2023).
Lanjut Ilham, keputusan terkait pejabat yang terkena kasus narkoba harus ada sebelum bulan Ramadhan.
“Kami juga meminta sebelum memasuki bulan suci Ramadhan PJ Walikota harus segera mengeluarkan keputusan tindakan yang akan diberikan,” katanya.
Selain itu, PMII juga minta PJ Walikota untuk melakukan tes urin pada Kepala Dinas dan pejabat eselon II di lingkup Pemkot Kota Tasikmalaya.
“Dengan banyaknya jumlah ASN di kota Tasikmalaya, kita minta untuk dilakukan tes urin minimal para kepala-nya dulu dan para eselon II,” tegas Ilham.
Baca Juga: Kepala Bappeda Kota Tasikmalaya Positif Narkoba, Kapan Pejabat Lain Dites Urin?
PMII Minta PJ Walikota Tegas: Malu Kota Tasikmalaya Kota Santri
Wakil Sekretaris III Bidang Keagamaan PC PMII Kota Tasikmalaya Idan Nurjaman menambahkan, perlunya ketegasan pimpinan daerah Kota Tasikmalaya terhadap pejabat yang melakukan pelanggaran.
“Dari sinilah pertaruhan penegakan Perda Tata Nilai. Beranikah pimpinan daerah PJ Walikota Tasikmalaya menindak secara tegas atau hanya teguran biasa saja? Kita lihat, kalau hanya teguran biasa saja saya kira lebih baik hapuskan saja Perda Tata Nilai ini. Karena akan menjadi suatu hal yang sangat memalukan. Aturannya tegas tindakannya kok loyo,” katanya.
Apalagi, lanjut Idan, Tasikmalaya dikenal sebagai Kota Santri. Seharusnya, menurut Idan, pejabat pemerintah menjadi teladan bagi masyarakat
“Ini permasalahan sangat serius, Kota Tasikmalaya punya Perda Tata Nilai yang harus ditegakkan. Kota Tasikmalaya juga Kota Santri, Pemkot harus menjadi contoh publik,” tegasnya.
Apabila Pemkot Tasikmalaya tidak tegas, kata Idan, maka marwah pemerintah hilang dan masyarakat tidak akan lagi percaya pada pemerintah.
“Kalau tidak tegas, pemerintah dipastikan tidak memiliki marwah dan harga diri, dan akan sangat tidak dipercayai oleh masyarakat,” katanya. (Apip/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
