harapanrakyat.com,- Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, yang lokasinya tidak jauh dari alun-alun Parigi, memang terlihat berbeda dengan mal untuk berbelanja.
Bangunan MPP yang lokasinya berdekatan dengan Polres Pangandaran ini, memang memang memiliki fungsi yang berbeda dengan mal-mal pada umumnya.
Fungsi utama dari gedung MPP ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen, atau mengajukan macam pelayanan dalam 1 tempat.
Saat memasuki lobi gedung MPP, akan ada petugas yang menyambut pengunjung. Kemudian, jika masyarakat yang membutuhkan pelayanan, petugas akan langsung mengarahkan ke mesin antrean dengan memilih tombol layanan yang dibutuhkan. Nantinya akan keluar tiket antrean.
Di dalam Mal Pelayanan Publik ini, nampak berjajar 22 tempat pelayanan, dengan 95 jenis layanan publik.
Baca Juga: Mall Pelayanan Publik Dibangun di Pangandaran, Ini Manfaatnya untuk Masyarakat
Pengunjung merasa nyaman sambil menunggu antrean dengan melihat video dari LCD layar monitor besar. Selain itu, pengunjung juga bisa melihat produk UMKM yang terpajang rapih.
Bukan hanya itu, dalam gedung MPP tersebut juga ada arena bermain anak-anak, ruang kesehatan, laktasi dan ruang konsultasi.
Meskipun baru diresmikan, namun dari pantauan harapanrakyat.com, Rabu (8/3/2023), sudah nampak antrean masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Adapun yang paling banyak adalah pembuatan KTP dan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Pembangunan Mal Pelayanan Publik di Pangandaran Telan Anggaran Berapa?
Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata mengatakan, sebagai kepala daerah ingin memberikan yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Meski menurutnya, gedung MPP Pangandaran ini tidak terlalu bagus, namun cukup representatif. Sebab, semuanya sudah menggunakan teknologi digital.
“Ada 22 instansi dan 95 jenis layanan. Kalau mau nikah murah datang ke sini, bisa langsung lebih cepat. Pembuatan SKCK, dan SIM juga bisa. Tinggal mesin sidik jari yang belum ada,” kata Jeje kepada HR Online, Rabu (8/3/2023).
Menurut Bupati Pangandaran, bahwa dengan kehadiran Mal Pelayanan Publik ini, maka proses layanan menjadi lebih mudah dan cepat.
“Bahkan, tahun ini akan dilengkapi ada gerai UMKM dan sebagainya. Ini kan baru, jadi satu minggu sekali saya akan ngantor di sini untuk mengetahui mana kelebihan dan kekurangannya,” ujarnya.
Lanjut Jeje menuturkan, bahwa pembangunan MPP tersebut menelan biaya sampai Rp 1,7 miliar. Adapun anggaran tersebut bersumber dari APBD tahun 2022.
“Ditanbah lagi dengan peralatan elektronik digitalisasi kisaran hampir Rp 2 miliar,” tuturnya.
Bahkan rencananya, sambung Jeje, akan ada penambahan sekitar Rp 4 miliar untuk fasilitas UMKM dan lainnya.
“Saya mengajak ke para camat agar mensosialisasikan ke tiap desa, terkait dibukanya Mal Pelayanan Publik di Pangandaran ini,” katanya.
Investasi di Pangandaran Meningkat
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangandaran, Undang Sohbarudin mengatakan, sasaran dari Mal Pelayanan Publik ini bukan pada perizinannya.
“Tetapi lebih pada investasinya. Izin itu dampak dari kemudahan investasi juga peningkatan ekonomi masyarakat,” kata Undang Sohbarudin.
Sebab, lanjutnya menambahkan, DPMPTSP Kabupaten Pangandaran di Jabar merupakan peringkat 3 investasi terbesar.
Baca Juga: Pemda Pangandaran Terus Sosialisasikan Mall Pelayanan Publik ke Masyarakat
Ia memaparkan, bahwa target investasi pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 10 miliar. Namun pencapaiannya malah melebihi dari target, yang sampai Rp 415 miliar atau sekitar hampir Rp 0,5 triliun.
Oleh karena itu, untuk investasi tahun 2023 ini target investasi sebesar Rp 450 miliar. Sedangkan pada bulan Januari 2023 sudah masuk Rp 44,771 miliar.
“Dan Februari 2023 sebesar Rp 73,052 miliar, atau sampai saat ini sudah masuk Rp 117, 824 miliar. Sehingga dengan kata lain, investasi naik tertinggi di tahun 2023 sebesar 400 persen,” pungkasnya. (Madlani/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
