harapanrakyat.com,- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjar, Jawa Barat, mengungkapkan hasil survei atau jajak pendapat terkait rencana penerapan rekayasa arus lalu lintas penerapan satu arah (one way) di sepanjang Jalan Hamara Efendi.
Sebelumnya Dinas Perhubungan Kota Banjar melakukan survei sejak bulan Desember 2022 lalu terkait rencana penerapan satu arah di lokasi tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjar Asep Sutarno, melalui Kabid. Lalu Lintas Wardoyo, mengatakan, berdasarkan data hasil survei sebanyak 65,5 persen responden setuju dengan rencana kebijakan tersebut.
Baca Juga: PKL Hamara Efendi Kota Banjar Ngumpul, Bahas Penataan dan Tolak Rencana One Way
Sedangkan 35,5 persen responden menyatakan tidak setuju. Adapun jumlah keseluruhan responden yang mengikuti survei dan memberikan jawaban tersebut yaitu sebanyak 323 orang.
“Responden yang menyatakan setuju itu 60 persen lebih. Jumlah responden yang mengikuti survei 232 orang,” kata Wardoyo kepada harapanrakyat.com, Jumat (3/3/2023).
Lanjutnya menyebutkan, adapun responden yang menyatakan setuju mereka memiliki beragam alasan. Misalnya lokasi strategis untuk pengembangan kawasan, mengurai kemacetan dan lebih tertib.
Ada juga yang memberikan tanggapan setuju asalkan dalam proses perencanaan penataan satu arah tersebut melibatkan masyarakat dan stakeholder terkait.
Alasan Responden Tidak Setuju One Way Jalan Hamara Efendi Kota Banjar
Sedangkan responden yang tidak setuju beralasan belum ada urgensinya, kawasan tersebut akses utama menuju pasar Banjar dan berbagai macam alasan lainnya.
“Alasan ataupun tanggapan yang diberikan responden cukup beragam. Tapi lebih banyak yang setuju dengan rencana penerapan satu arah,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, meski begitu sampai saat ini pihaknya belum memutuskan terkait rencana penerapan satu arah di kawasan jalan Hamara Efendi tersebut.
Hal itu karena menurutnya untuk keputusan penerapan kebijakan satu arah tidak hanya dari Dinas Perhubungan. Tetapi juga melibatkan instansi terkait serta perlu adanya sosialisasi dengan masyarakat setempat.
“Untuk penerapan satu arah itu tentunya kami juga akan melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait karena untuk keputusan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Dinas Perhubungan saja,” katanya.
“Kalau memang nantinya jadi diterapkan kami juga akan melakukan koordinasi dengan masyarakat. Sementara belum ada keputusan karena jumlah sampling responden juga belum memenuhi batas minimal yaitu 400 responden,” ujarnya menambahkan. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
