harapanrakyat.com,- Dugaan penyimpangan kedelai subsidi di Kota Banjar, Jawa Barat, yang saat ini dalam penyelidikan Kejaksaan Negeri Banjar, mendapat respon dari Dinas KUKMP Kota Banjar.
Kepala Dinas KUKMP Kota Banjar Edi Herdianto mengatakan, terkait adanya dugaan penyimpangan kedelai subsidi, pihaknya telah mengagendakan rapat pembinaan dan pengawasan bersama pihak-pihak terkait KOPTI Kota Banjar.
Rapat tersebut sedianya berlangsung hari Kamis (15/12/2022) ini, tetapi tidak bisa terlaksana. Karena dari pengurus KOPTI (Koperasi Produsen Tahu dan Tempe Indonesia) sedang ada kegiatan lain.
“Rapat tersebut untuk mengetahui laporan perkembangan ataupun progres Kopti Kota Banjar. Jadwalnya tadi pagi, cuma dari Kopti ada kegiatan lain. Jadi belum ada hasil rapat pengawasan. Nanti kami akan agendakan lagi,” kata Edi Herdianto kepada harapanrakyat.com, Kamis (15/12/2022).
Baca Juga: Makin Tak Terkendali, Harga Kedelai Impor di Pasar Banjar Tembus Rp 17 Ribu
Lanjutnya menjelaskan, terkait kuota kedelai subsidi maupun data penyaluran kedelai, pihaknya tidak begitu mengetahui. Karena, untuk kedelai subsidi kebijakannya bukan dari dinas, melainkan langsung dari Bulog dengan KOPTI.
“Kami hanya pengawasan dan pembinaan,” imbuh Edi.
Selain itu, dari KOPTI juga seharusnya membuat laporan atau tembusan ke Dinas KUKMP. Namun, sampai saat ini belum pernah membuat laporan terkait itu. Serta belum melaporkan progres perkembangan KOPTI.
“Kalau kewajiban mereka, ada kewajiban melaporkan progres perkembangan koperasinya. Tapi memang sampai hari ini mereka belum pernah melaporkan progres itu,” kata Edi.
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Banjar tengah melakukan pengusutan dugaan penyimpangan kedelai subsidi.
Pihak Kejari Banjar pun telah melakukan pemanggilan sebanyak 35 orang untuk dimintai keterangan terkait dugaan penyimpangan kedelai subsidi.
Meski begitu, Ketua Tim Penyelidik Kejari Banjar, Boby Intan Budiman menegaskan bahwa, masalah tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Serta pemanggilan pihak-pihak terkait. Belum proses penyidikan dan pemeriksaan saksi. (Muhlisin/R3/HR-Online/Editor-Eva)
