harapanrakyat.com,- Forum Pemuda Peduli Pendidikan (FPPP) Kota Banjar, Jawa Barat, menyayangkan masih adanya tarik ulur nasib tambahan penghasilan pegawai (TPP) guru sertifikasi. Pasalnya hingga kini masih forum guru sertifikasi (Guser) masih menantikan kejelasan Pemkot.
Ketua Forum Pemuda Peduli Pendidikan (FPPP) Kota Banjar Diky Agustav mengatakan, dasar untuk pemberian TPP guru sertifikasi sudah jelas. Tidak ada permasalahan lagi secara regulasi.
Selain itu, Provinsi Jawa Barat juga masih memberikan TPP guru sertifikasi. Sehingga, ketika ada peraturan yang melanggar sudah barang tentu TPP tersebut tidak akan diberikan.
Menurutnya, jika yang menjadi permasalahan dalam pemberian TPP guru tersebut karena soal keterbatasan kemampuan keuangan daerah menurutnya alasan tersebut lebih logis jadi dasar tidak adanya TPP guru.
Baca juga: Kepastian TPP Guru Sertifikasi di Kota Banjar Tunggu Kebijakan Wali Kota
“Kalau permasalahannya antara mampu dan nggak mampu itu benar, dalam artian karena PAD defisit,” kata Diky, Senin (21/11/22).
“Tapi kalau masalah regulasi itu kan sudah terjawab dan sudah ada fakta di lapangan juga dari dulu,” ujarnya menambahkan.
Pemkot Harus Jujur ke Forum Guru
Lanjutnya berujar, ketika pemerintah kota memang tidak mau memberikan TPP guru semestinya pemerintah daerah jujur dan bisa memberikan alasan yang tegas bahwa kondisi keuangan daerah saat ini tengah mengalami defisit.
Sehingga tidak mampu memberikan TPP untuk guru sertifikasi. Jangan kemudian, lanjutnya, permasalahan tersebut Pemkot selalu mengaitkan dengan double akunting karena secara regulasi sudah jelas.
“Jadi kalau memang tidak mau memberikan mesti jujur, alasannya harus tegas karena kemampuan daerah untuk saat ini kebetulan defisit. Tidak mampu memberikan TPP buat guru,” ujarnya.
Aksi Jilid 2
Terpisah, Koordinator Forum Guru Sertifikasi (Guser) Kota Banjar Eko Herdiansyah mengatakan, rencananya forum guru akan kembali mengadakan aksi menuntut agar TPP guru sertifikasi Pemkot menganggarkan melalui APBD murni tahun 2023.
Rencana aksi tersebut karena hingga saat ini forum guru sertifikasi masih belum mendapat keputusan dari Wali Kota Banjar terkait kepastian untuk menganggarkan kembali TPP guru tersebut di tahun 2023 mendatang.
“Jika TPP guru sertifikasi tidak diakomodir di APBD murni tahun 2023 kami akan kembali melakukan aksi dengan membawa jumlah massa yang besar dari forum guru,” katanya. (Muhlisin/R6/HR-Online)
